Surabaya — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkomitmen mendukung penguatan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan Wilayah VII bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Jamdatun, Kamis (24/9/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kejati Jatim, Kajati didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. Hadir dalam agenda ini Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VII, dr. I Made Puja Yasa, bersama para Asisten Deputi, serta Ketua Tim JPN pada Jamdatun, Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., beserta jajaran JPN.
Audiensi membahas penguatan sinergi dan pendampingan hukum dalam penyelenggaraan program JKN, khususnya melalui optimalisasi peran JPN. Pendampingan tersebut mencakup penyelesaian berbagai persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus mendukung tata kelola program agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan hukum.
Kajati Jatim menyampaikan, JPN memiliki peran strategis dalam membantu instansi pemerintah maupun badan penyelenggara dalam mengoptimalkan kepatuhan, mendorong pemenuhan kewajiban, serta memulihkan hak melalui jalur hukum yang tersedia, baik non-litigasi maupun litigasi.
“Kami pasti mendukung dan men-support, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jumlah peserta 40,9 juta, mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi. Saya dan jajaran Kejari di Jatim mendukung,” tegas Dr. Abdul Qohar.
Dengan cakupan kepesertaan yang massif tersebut, penguatan tata kelola dan penyelesaian persoalan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan diharapkan dapat mendukung penyelesaian berbagai persoalan secara tepat, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib dan maksimal.