Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026 di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (18/8/2026), bertempat di Ruang Rapat Kejati Jatim.
Hadir dalam agenda tersebut Wakajati Jatim Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., Kajari Surabaya, Kajari Banyuwangi, Direktur RS Adhyaksa Mojokerto, serta sejumlah pejabat eselon IV terkait. Kegiatan juga turut diikuti oleh sejumlah satuan kerja di daerah secara virtual. Sementara itu, dari BPK RI hadir Pengendali Teknis Dadang Sukma, S.E., M.Ak., Ak., CA., ACPA., CSFA., bersama jajaran Tim Subtim 2.
Dalam sambutannya, Wakajati Jatim menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan berharap kegiatan ini menjadi sarana kontrol eksternal yang konstruktif.
“Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola penerimaan keuangan negara di lingkungan Kejaksaan, khususnya di Jawa Timur,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan, Wakajati Jatim menginstruksikan seluruh pejabat terkait di Kejati Jatim, Kejari Surabaya, Kejari Banyuwangi, dan RS Adhyaksa Mojokerto yang menjadi wilayah sampling untuk proaktif menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan secara lengkap, akurat, serta tepat waktu.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hingga 1 September 2026 di empat wilayah sampling tersebut. Pemeriksaan mencakup aspek kepatuhan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penerimaan negara.
Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap tata kelola penerimaan negara, mendukung pemulihan kerugian negara, pemenuhan hak negara, korban, dan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.