Surabaya – Penguatan akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., bersama jajaran pejabat eselon IV Bidang Pengawasan dan Pembinaan mengikuti kick off meeting pelaksanaan penilaian mandiri dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 secara virtual pada Senin (19/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. Turut hadir dalam agenda ini Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, jajaran inspektur dan inspektur keuangan, Kepala Biro Perencanaan, pejabat eselon III Bidang Pengawasan, serta satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.
Evaluasi AKIP sendiri merupakan agenda tahunan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja instansi. Melalui evaluasi ini, pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan diharapkan semakin terarah, dengan sasaran yang jelas serta capaian yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Selain aspek akuntabilitas, penerapan manajemen risiko menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola organisasi. Identifikasi risiko yang terintegrasi dalam perencanaan strategis diperlukan untuk memetakan potensi hambatan dalam pencapaian sasaran, sekaligus menentukan langkah mitigasi yang tepat di tingkat pusat maupun satuan kerja daerah
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan workshop manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) untuk mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Forum menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yaitu Canggih Hangga Wicaksono, S.ST.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan lokakarya teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengawasan guna menyeragamkan pelaksanaan kebijakan, memperkuat tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP, serta memitigasi risiko dalam SPIP.