Surabaya – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., menghadiri upacara pengukuhan nama KRI Brawijaya-320 yang dirangkaikan dengan upacara adat di Dermaga Madura, Komando Armada II, Ujung Surabaya, Senin (9/11/2026).
Upacara pengukuhan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., sedangkan upacara adat dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Turut hadir jajaran pejabat utama Mabes TNI AL, Forkopimda Jawa Timur, serta ratusan prajurit TNI Angkatan Laut.
Rangkaian upacara diawali dengan prosesi militer yang meliputi pembacaan keputusan Kasal, riwayat penamaan Brawijaya, hingga prosesi pengukuhan nama kapal perang bernomor lambung 320 tersebut. Dalam amanatnya, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan bahwa kehadiran kapal tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi kekuatan armada TNI AL sekaligus memperkuat kemampuan pertahanan dan pengamanan wilayah perairan Indonesia.
Sebagai kapal perang generasi baru, KRI Brawijaya-320 memiliki kemampuan tempur yang didukung persenjataan canggih, serta sistem kendali tempur (Combat Management System/CMS) terintegrasi. Sistem tersebut menghubungkan perangkat sensor, persenjataan, komunikasi, dan navigasi melalui jaringan data berkecepatan tinggi, sehingga mendukung koordinasi dan pengendalian berbagai operasi maritim
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan pujian khusus atas penamaan KRI Brawijaya-320. Menurut gubernur, nama ini menjadi simbolis penting yang menghubungkan marwah kejayaan maritim Nusantara di masa Majapahit dengan modernisasi Alutsista pertahanan negara saat ini. Nama Brawijaya merepresentasikan keteguhan kepemimpinan, keberanian, persatuan, dan komitmen menjaga keutuhan NKRI.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyambut baik peluncuran serta penguatan Alutsista maritim tersebut. Kehadiran KRI Brawijaya-320 ini menjadi pilar strategis dalam menjaga stabilitas keamanan laut, sekaligus menciptakan sinergi yang kondusif demi mendukung penegakan hukum dan penindakan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.