Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Artikel Berita Kegiatan

KEJARI SIDOARJO SELAMATKAN ASET BARANG MILIK PEMKOT SIDOARJO BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

Pada hari ini kamis tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di kantor Kejaksaan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam Rangka Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Rusunawa Oleh Pemerintah Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo berhasil memfasilitasi Pengembalian Aset Bangunan RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa)  Tambak Sawah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tercatat sebagai Aset Barang Milik Daerah.

Bahwa Aset Bangunan RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) tersebut terdiri dari 8 (delapan) unit rusun (blok A s/d H) dengan jumlah kamar sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) merupakan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tercatat sebagai Aset Barang Milik Daerah berdasarkan KIB (Kartu Inventaris Barang) C Nomor Register 4 dan 6  dengan Nilai Aset senilai Rp.38.000.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar rupiah).

Bangunan RUSUNAWA Tambaksawah tersebut saat ini dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah desa Tambaksawah berdasarkan perjanjian Kerjasama pengelolaan dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dimana berdasarkan Alat Bukti dan Fakta hasil penyidikan ditemukan jika Tata Kelola dan Pengelolaan atas Bangunan RUSUNAWA tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi dapat merugikan keuangan Negara/Daerah.

Bahwa diharapkan setelah Aset tersebut berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka Pemerintah dapat melakukan tata Kelola pemanfaatan asset tersebut secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan Tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggungjawab yakni Tindakan Penyelamatan Aset Adapun kewenangan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf J UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

 

Related posts

WAKAJATI JATIM MEMBUKA ACARA MONITORING DAN EVALUASI PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS (PPS)

Kejati Jatim

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghadiri anniversary Komunitas Media Pengadilan Kejaksaan (KOMPAK) ke-7

Kejati Jatim

Kejaksaan Agung Memeriksa 7 Orang Saksi Terkait Perkara PT Graha Telkom Sigma

Kejati Jatim