Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Siaran Pers

Kejati Jatim Gelar Sosialisasi Manajemen Risiko: Mengelola Risiko, Mengakselerasi Kinerja

Surabaya – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mengakselerasi kinerja terus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, salah satunya melalui penyelenggaraan sosialisasi Manajemen Risiko yang diikuti oleh para pejabat eselon III, IV, dan V dari masing-masing bidang, Senin (30/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sasana Adhyaksa tersebut dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat, S.T., S.H., M.H. Turut hadir sebagai pemateri Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejati Jatim, Dr. Frizkana Meilia, S.E., S.H., M.A., CGAA., CMA., CESA., QRMP., CIAP.

Dalam sambutannya, Kajati menuturkan bahwa manajemen risiko memiliki peran strategis dalam sistem pengendalian internal organisasi. Beliau menegaskan bahwa manajemen risiko harus terintegrasi dalam setiap proses kerja, bukan diposisikan sebagai kegiatan yang terpisah.

“Budaya sadar risiko (risk-aware culture) perlu dibangun secara menyeluruh sebagai fondasi tata kelola yang baik. Di samping itu, koordinasi dan komunikasi risiko harus diperkuat serta diimbangi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala,” ujar Kajati Agus Sahat.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Dr. Frizkana Meilia menjelaskan bahwa risiko harus dipandang sebagai konsekuensi yang melekat dalam setiap aktivitas organisasi yang perlu dikelola secara sistematis dan terstruktur. Mengacu pada ISO 31000, pengelolaan risiko dilakukan melalui penyusunan risk register di setiap bidang sebagai bagian dari proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa kemunculan risiko di luar risk register merupakan dinamika yang wajar. Kondisi ini menuntut penguatan sistem manajemen risiko yang adaptif dan responsif melalui pelaksanaan monitoring dan review secara berkelanjutan guna meningkatkan risk maturity level.

Dengan pengelolaan manajemen risiko yang tepat, setiap kebijakan dan program kerja diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan reformasi birokrasi yang terus berkembang.

Related posts

Kejagung Geledah Dan Sita Aset Perkara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II

Kejati Jatim

Evaluasi Dan Monitoring Kinerja Dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Bidang Tindak Pidana Khusus

Kejati Jatim

Kajati Jatim Serahkan Penetapan Perwalian Anak, Wujud Nyata Perlindungan Hukum yang Humanis

Kejati Jatim