Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGN) Sales and Operation Region III memperkuat sinergi strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Rabu (29/7/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., dan General Manager Sales & Operation Region III PGN, Hedi Hedianto, di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jatim.
Dalam sambutannya, Kajati Jatim menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara Kejaksaan dan PGN sebagai badan usaha milik negara yang memegang peran vital dalam sistem energi nasional.
“PGN memiliki posisi penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan usaha serta pengembangan infrastruktur energi ke depan,” ujar Dr. Abdul Qohar.
Sementara itu, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Jawa Timur sebagai wilayah pertama pelaksanaan penandatanganan kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dalam pemberian layanan dan ekspansi jaringan gas PGN secara berkelanjutan.
Kegiatan yang dihadiri jajaran pimpinan PGN, pejabat utama Kejati Jatim, serta para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah kerja PGN tersebut dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Bersama Asdatun dan Koordinator Bidang Pidsus, forum membahas penguatan Good Corporate Governance (GCG), strategi mitigasi risiko hukum, serta penegasan batas antara risiko bisnis dan perbuatan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.
Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen Kejati Jatim dan PGN dalam membangun tata kelola korporasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penguatan ketahanan energi nasional.
